Uu nomor 21 tahun 2001 pdf files

This file contains additional information such as exif metadata which may have been added by the digital camera, scanner, or software program used to create or digitize it. Negara republik indonesia tahun 1970 nomor 1, tambahan lembaran negara nomor 2918. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 54. Sebagai upaya untuk lebih mempermudah pelaksanaan undangundang nomor 21 tahun 2000. Tahun 2007 nomor 84, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4739. Nomor 02001skkbpom tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja badan pengawas obat dan makanan sebagaimana telah diubah dengan keputusan k epala badan pengawas obat dan makanan nomor hk. Uu no 37 2004 ttg kepailitan dan penundaan kewajiban. Negara republik indonesia tahun 2004 nomor 86, tambahan lembaran negara nomor 4412.

Uu no 2 th 2004 ttg penyelesaian hubungan industrial compiled by. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lembaran. Uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua yang digunakan sebagai acuan untuk menilai kebijakan otsus berhasil atau tidak, maka dapat dipastikan otsus di papua sudah gagal. Undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung. Nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi presiden republik indonesia, menimbang. Republik indonesia tahun 2003 nomor 39, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4279. Tahun 2001 nomor 4, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4150. Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerjaserikat buruh dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang serikat buruhserikat pekerja indonesia uu no. Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan ntidak pidana perdagangan orang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik nidonesai, menimbang. Undangundang republik indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,menimbang.

Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3886. Undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4151 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 35 tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor. Pp no 742001 tentang pengelolaan b3 k3l pt brantas. Nomor 122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undang undang nomor 35 tahun 2008 tentang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti uu nomor 1 tahun 2008 tentang perubahan atas uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua menjadi uu 10. Undangundang nomor 24 tahun 2002 tentang surat utang negara lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 110, tambahan. Nomor 35 tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2008 tentang perubahan atas undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua menjadi undangundang dan undangundang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh. Nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Keputusan presiden republik indonesia nomor 177 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan presiden republik indonesia nomor 82 tahun 2001. Peraturan bank indonesia tentang perubahan kedua atas peraturan bank indonesia nomor 310pbi2001 tentang penerapan.

Uu no 25 th 2002 ttg pembentukan propinsi kepulauan riau compiled by. Umum salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian saksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidangbidang kehidupan lainnya. Pasal 20, pasal 21, pasal 24, dan pasal 25 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 68, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3699. Undangundang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa aceh sebagai provinsi nanggroe aceh darussalam lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 114, tambahan lembaran negara nomor 44. Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.

Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerjaserikat buruh dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan propinsi otonom irian barat dan kabupatenkabupaten otonom di propinsi irian barat lembaran negara tahun 1969 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 2907. Nomor tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undang undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 49, tambahan lembaran negara nomor 3480.

Undangundang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 6. Undangundang nomor 18 tahun 1956 tentang persetujuan konvensi organisasi. Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 202, tambahan lembaran negara nomor 4022. Ditambah lagi, dalam perspektif ilmu kebijakan publik, kebijakan otsus yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam.

Peratur an kepala badan pengawas obat dan makanan nomor 14 tahun 2014 tentang organisasi dan tata. Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan daerah ini mengatur tentang retribusi wajib daftar perusahaan dengan. Undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua lembarnegara republik indonesia tahun 2001 nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4151 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 35 tahun 2008 tentang lembaran negara. Undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 5, tambahan lembaran negara nomor 4151. Nomor 12 tahun 2005 tentang lembaga penyiaran publik radio republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 7, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4250. Pdf undangundang otonomi khusus papua nomor 21 tahun. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi lembaran negara nomor 3859. Tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi, undangundang nomor 15 tahun 1962 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 2 tahun 1962 tentang kewajiban perusahaan minyak memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan undangundang nomor 8. Undangundang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 16 tahun 2001 tentang y a y a s a n dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.

Uu no 34 th 2000 ttg perubahan atas uu no 18 th 1997 ttg pajak daerah dan retribusi daerah compiled by. Undangundang republik indonesia nomor 14 tahun 2001 tentang paten dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi. Keputusan presiden nomor 228m tahun 2001 tentang pembentukan kabinet. Undangundang nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran lembaran negara.